Dalam rapat dengar pendapat Komisi III Habiburokhman selaku Anggota Komisi III DPR RI mengusulkan agar penerbitan Surat Catatan Kepolisian (SKCK) dan perpanjangan Surat Izin Mengemudi (SIM) digratiskan, Senin, (28/03).
Dalam rapat yang terselenggara itu, Habiburokhman mengusulkan kepada Kakorlantas Irjen Firman Shantyabudi dan Kepala Badan Intelijen dan Keamanan (Kabaintelkam) Mabes Polri Mabes Polri, Komjen Ahmad Dofiri, agar biaya perpanjangan SIM dan Pembuatan SKCK bisa digratiskan, minimal selama masa pandemi Covid-19.
“Saya melihat kalau untuk pembuatan SIM masih masuk akal, tapi kalau untuk perpanjangan SIM masih dipungut biaya dari masyarakat, saya pikir kurang pas. Saya sepakat itu gratis agar bisa membantu masyarakat,” kata Habiburokhman dalam rapat dengar pendapat Komisi III.
Adies Kadir selaku Wakil Ketua Komisi III pun mendukung usulan tersebut. Menurutnya, usulan tersebut lebih tepat dibahas di Komisi V untuk perbaikan regulasinya, karena Korlantas Polri dan Baintelkam merupakan pihak penyelenggara.
“Saya setuju terkait dengan SIM digratiskan ini. Tapi kita harus ubah regulasinya yang akan sedang dibahas di Komisi V,” ujar Adies.
Dalam rapat dengar tesebut, Usulan perpanjangan SIM tanpa biaya ini merupakan tanggapan atas paparan target penerimaan negara bukan pajak(PNBP) dari Korlantas dan Baintelkam Polri pada tahun 2022. Kakorlantas Firman menyampaikan bahwa target capaian PNBP pada 2022 yang terkait dengan pendapatan dari perpanjangan SIM adalah sebesar Rp 654.354.680.000.
Menurut Firman, angka tersebut meningkat dibandingkan realisasi capaian PNBP dari perpanjangan SIM pada tahun 2021 yang bernilai Rp 614.107.140.000.
Ahmad Dofiri selaku Kabaintelkam menyampaikan target capaian PNBP pada tahun 2022 terkait penerbitan SKCK serta surat izin senjata api dan bahan peledak sebesar Rp 305.907.800.000. Nominal tersebut meningkat dari realisasi capaian PNBP tahun lalu sebesar Rp 253.257.930.000.
Atas penyampaian target tersebut, Habiburokhman menilai bahwa angka tersebut kurang tepat jika diimplementasikan dan justru akan menyulitkan masyarakat. Oleh sebab itu, Habiburokhman mengusulkan semua pengurusan perpanjangan SIM dan pembuatan SKCK agar digratiskan.
Menanggapi usul tersebut, Kakorlantas mengatakan bahwa pihaknya masih menunggu kebijakan lebih lanjut dari pemerintah. “Ke depannya apakah ini akan digratiskan? kami masih menunggu keputusan pemerintah,” ujar Firman.
Sementara menurut Ahmad Dofiri, penerbitan SKCK dan SIM gratis membutuhkan pemikiran bersama dari beberapa pihak terkait.
Sumber: DPR RI
Jurnalis: Asep
