SHARE NOW

Memicu Kemarahan Publik, La Nyalla Minta Luhut Hentikan Wacana Presiden 3 Periode dan Penundaan Pemilu

Ketua DPD RI, AA La Nyalla Mahmud Mattalitti, meminta agar Luhut Binsa Pandjaitan selaku Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi bisa menghentikan wacana penundaan Pemilu 2024.

“Demi kebaikan bangsa dan negara, saya ingatkan agar Menko Luhut tidak meneruskan polemik ini. Selain melanggar aturan bernegara, polemik ini membahayakan bangsa Indonesia. Indikasi kemarahan publik mulai terlihat jika ini diteruskan,” ujar La Nyalla lewat keterangan tertulis, Ahad, (03/04).

Berdasarakan analisa big data yang dimiliki Lembaga tersebut, La Nyalla menyebut, kecenderungan masyarakat senang dengan deklarasi Jokowi 3 periode ini semakin turun dari 28 persen menjadi 23 persen.

“Dukungan yang dilakukan oleh beberapa kepala desa kemarin, agar pemerintahan Joko Widodo dilanjutkan menjadi tiga periode justru menurunkan tingkat kegembiraan masyarakat untuk isu yang sama,” ujar dia.

La Nyalla mengatakan, di saat bersamaan, sentimen publik sedang diaduk-aduk oleh permasalahan ekonomi. “Dari pantauan big data DPD RI, naiknya harga-harga kebutuhan pokok dan rencana kenaikan LPG 3 kg meningkatkan perasaan takut masyarakat sebesar 10 persen,” kata dia.

La Nyalla menyampaikan bahwa ada potensi peningkatan kemarahan publik sola deklarasi Jokowi 3 Periode.

“Bulan Maret lalu saya sudah ingatkan Luhut soal klaim 110 juta pengguna media sosial membahas penundaan pemilu 2024 dan adanya potensi kemarahan publik. Saat itu, skor emosi marah publik mencapai angka 8 persen. Sekarang skor marah publik meningkat menjadi 12 persen,” tutur La Nyalla.

La Nyalla menyebut, jika skor potensi kemarahan publik ini terus menerus meningkat, kemungkinan aksi turun ke jalan akan meluas.

“Kita lihat mahasiswa mulai bergerak turun ke jalan. Ini menunjukkan jika indikator yang dipakai oleh DPD RI bersesuaian dengan fakta di lapangan. Jika rencana penundaan pemilu 2024 terus digulirkan, tingkat kemarahan publik bisa makin meluas,” tutur La Nyalla.

Suara-suara yang mendukung ide “Jokowi 3 Periode” Kembali digulirkan dalam acara Silaturahmi Nasional Apdesi di Istora Senayan, Jakarta, Selasa, (29/04). Acara tersebut dihadiri Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Selain itu, juga dihadiri Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan–yang didapuk menjadi Ketua Dewan Pembina Pengurus Pusat Apdesi.

Kasak-kusuk lantas merebak bahwa deklarasi itu merupakan arahan Luhut. Jubir Luhut, Jodi Mahardi membantah bahwa bosnya memberi perintah. “Tidak ada perintah, malah dilarang untuk membuat pernyataan perpanjangan atau tiga periode. Ya kalau ada yang spontan wajar aja lah, namanya juga presiden populer. Sama saja kayak kunjungan presiden ke daerah, suka diteriakin tiga periode atau perpanjangan,” tutur Jodi, Ahad, (03/04).

Jurnalis: Asep
Sumbr: DPR RI

NEWSTICKER
No post ...