Sebagai seorang nelayan dari Pulau Laut, tempat paling utara yang bisa dihuni di Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, Asmareno, 46 tahun, mengatakan bahwa dia sering bertemu dengan kapal penangkap ikan asing, sebuah pengalaman yang dia sebut “sangat mengganggu”.
“Mereka tidak mengganggu kami, tetapi mereka menyuruh kami pergi, yang kami lakukan karena kami takut,” katanya kepada The Jakarta Post pada hari Rabu, ketika anggota Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) melakukan kunjungan kerja ke Pulau.
Terletak sekitar enam jam dari ibu kota Natuna, Ranai, Pulau Laut adalah rumah bagi sekitar 2.200 orang, yang sebagian besar adalah nelayan. Itu terletak di ujung selatan Laut Cina Selatan, perairan yang sangat strategis dan kaya sumber daya di mana Cina, Brunei, Malaysia, Filipina, Taiwan, dan Vietnam terkadang memiliki klaim yang tumpang tindih.
“Kalau dilihat di koordinat saya berada di Natuna Utara (wilayah Indonesia). Kok saya diusir,” ungkap Dedi, nelayan lain.
Dedi mengaku, memang sering diusir oleh kapal Vietnam dan Tiongkok di perairan Natuna Utara. Tidak hanya itu, Dedi mengalami insiden ini sudah lama, bahkan sejak tahun 2000an kapal asing sudah masuk ke perairan di Natuna Utara.
Meski pada tahun 2017 dan 2018 sempat mengalami pengurangan. Namun pada tahun 2019, Dedi merasakan intensitas masuknya kapal asing terkhusus dari Tiongkok makin tinggi.
Dedi menceritakan pengalamannya diusir oleh kapal asing. Pada saat itu, sekitar pukul 06.00 WIB ketika dirinya sedang melaut dan berada di tengah-tengah laut, tiba-tiba dirinya digiring oleh kapal Coast Guard China.
Sementara ketika dilihat di peta, ia meyakini kalau masih berada di dalam teritorial laut Indonesia.
Namun, Dedi tidak sempat menjelaskan secara spesifik kapan insiden tersebut dialami.
“Kami sudah paham soal peta. Kami sudah mendapatkan pembekalan,” katanya.
Atas insiden ini, Dedi berharap adanya penambahan pada jam patroli dari kapal penjaga pantai Indonesia khususnya Badan Keamanan Laut Republik Indonesia (Bakamla).
“Harapan saya ditambah lagi patrolinya. Kapal patroli ditambah kalau bisa 24 jam,” kata dedi.
Diketahui, belakangan Kapal nelayan Tiongkok masuk dalam perairan Natuna Utara yang dikawal oleh Kapal Coast Guard Tiongkok.
TNI Angkatan Laut pun terus mengerahkan kekuatannya untuk membantu Bakamla pada Rabu, 8 Januari 2020. Kedua lembaga keamanan laut Indonesia tersebut terus berupaya menambah 2 kapal untuk mengimbangi kekuatan kapal Tiongkok.
Natuna merupakan wilayah administrasi tingkat II di Indonesia, artinya Natuna merupakan sebuah kabupaten yang ada bupati dan bahkan gubernurnya.
Dengan demikian, tidak ada yang perlu didebatkan lagi soal kedudukan wilayah Natuna lantaran secara de facto dan de jure Natuna adalah milik Indonesia. #
